Tanda Daftar Industri

 

Standar PelayananTanda Daftar Industri (TDI)



Dasar Hukum :

 

 

1.       Peraturan Menteri Perindustrian republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;

2.       Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 255v tahun 1997 Tentang : Pelimpahan Wewenang pemberian Perijinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

3.       Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perdagangan dan Industri

4.       Perbub Pelimpahan Kewenangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

 

Persyaratan : 

1.       Tanda Daftar Industri (TDI)

a.       Copy Akte Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk CV.

b.       Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

c.        Copy Surat Persetujuan;

d.       Pas photo berwarna 4 x 6 (2 lembar)

e.        Copy KTP Pemohon (2 lembar)

f.        Copy NPWP

g.        Copy Formulir Model Pm-II tentang Informasi kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (proyek);

h.       Copy Izin Undang-Undang Gangguan

i.         Copy Izin Lokasi;

j.         Surat keterangan Domisili Dari Desa

k.       Materai Rp. 6.000,- (3 lembar)

l.         Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

 

 Prosedur : 

1.       Industri Kecil wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI)

2.       Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI, dalam jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan

3.       TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam TDI nya.   

4.       Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI Wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati c.q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut : 

-  6 bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli.

-  1 tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari.

 


Last Update:11-03-2015 10:33